GAP SOSIAL BANGSA INDONESIA

Tujuan berdirinya Negara Kesatuan Indonesia, seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, “sejahtera” artinya “makmur, aman dan damai”, mengandung dimensi jasmani dan rohani; sedangkan “umum” artinya “secara menyeluruh dan tidak menyangkut yang tertentu saja”. Indonesia hadir untuk memajukan seluruh rakyat tanpa kecuali, secara jasmani dan rohani. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu sila dari Pancasila, menggambarkan ide yang sama.

Semakin melebarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, masih lebarnya perbedaan kesejahteraan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, semakin terpuruknya masyarakat di daerah perbatasan, dan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum terpenuhi syarat minimal mereka untuk memanusiakan dirinya adalah bukti ada sesuatu yang salah dalam konsep pembangunan kita. Itu semua terjadi, terlepas dari begitu pemurahnya Tuhan kepada rakyat Indonesia; Ia mengkaruniakan negeri keindahan, dengan sederet kemudahan dan segudang kekayaan. Menggunakan pendekatan pasar tidaklah salah, bahkan merupakan langkah jitu supaya sebuah ekonomi tidak terisolasi dan mampu mengambil manfaat dari pikiran kreatif masyarakat dunia yang jumlahnya mencapai lebih dari enam miliar jiwa. Kebangkitan Chinajustru dimulai oleh pragmatisme Deng Xiao Ping yang menginisiasi reformasi ekonomiChina, dengan memperkenalkan konsep persaingan dan mekanisme pasar. Kebangkitan Jepang dimulai dari kemauan membuka diri termasuk di bidang ekonomi.

Dalam kalimat yang lebih lugas, tujuan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warganegara. Jika tujuan utama pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia, menurut Bentham (1789/2008), maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan, keadilan dan kepercayaan. Kesetaraan diwujudkan dengan memeratakan kemakmuran, bukan memeratakan kemiskinan; sehingga kebijakan pemerintah dibuat untuk mendorong kelompok miskin menjadi makmur, bukan sebaliknya dengan menghambat laju kelompok makmur.

Belajar dari pengalaman negara lain dan menganalisa secara mendalam kondisi di Indonesia, ada sederet upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Secara garis besar kebijakan tersebut meliputi: (1) menempatkan kesetaraan sebagai target kinerja pembangunan, (2) merevisi definisi kemiskinan dan pengangguran, (3) menghentikan kebijakan yang justru memperlebar ketimpangan, (4) memberikan perhatian khusus kepada para petani, (5) menerapkan kebijakan pajak progresif, and (6) melakukan empowerment bagi mereka yang miskin.