Undang-Undang Perindustrian

Video mengenai undang-undang perindustrian yang telah dibuat dan didokumentasikan oleh kelompok 5, yaitu kelompok middle east, mempunyai beberapa pokok permasalahan yang diangkat, diantaranya terdapat sebuah usaha industri seperti semacam bengkel sepeda motor yang tidak mempunyai tempat pembuangan limbah secara khusus ataupun pengolahan limbah lebih lanjut. Selain permasalahan tersebut, pada video ini juga ditampilkan bahwa masih ada pabrik-pabrik yang masih berdiri ataupun berlokasi di lingkungan padat penduduk, hal ini tentunya menyalahi undang-undang perindustrian yang ada di Indonesia, karena seharusnya pabrik-pabrik tersebut berdiri atau berlokasi dikawasan industri khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada video ini juga diperlihatkan contoh dari kawasan industri yang sesuai dengan undang-undang perindustrian di Indonesia.

            Pada permasalahan yang pertama, pemilik bengkel tersebut tidak menyediakan tempat pembuangan limbah khusus untuk bengkelnya, alhasil limbah sisa dari pengerjaan di bengkel tersebut dibuang secara sembarangan ke lingkungan sekitar bengkel tersebut. Hal ini dapat mencemari lingkungan sekitar tersebut pastinya, terlebih itu bengkel ini merupakan bengkel yang berada di lingkungan berpenduduk, pastinya hasil pembuangan limbah tersebut dapat menyebabkan kerugian yang merambat ke lingkungan berpenduduk itu juga, seperti tercemarnya air tanah dan rusaknya lapisan tanah yang ada dilingkungan tersebut. Hal ini sebenarnya menyalahi aturan undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian bab 2 pasal 3 ayat 1 atau yang setelah direvisi akhir-akhir ini undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian bab 10 pasal 104 ayat 2.

            Permasalahan yang kedua ini hampir mirip dengan kelanjutan permasalahan yang pertama. Perbedaannya hanya pada objek yang melakukan pelanggarannya, kali ini pabrik dalam skala yang lebih besar. Pada permasalahan yang kedua ini menunjukkan wilayah pabrik yang menyalahi aturan wilayah kawasan industri dan yang mengikuti aturan wilayah kawasan industri yang sesuai dengan undang-undang perindustrian, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung terhdapat lingkungan sekitar pemukiman penduduk tersebut seperti kebisingan yang dihasilkan oleh pabrik itu sendiri maupun dari segi limbah yang dihasilkan pabrik tersebut.